Program Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 berfokus pada konsep PRESTASI untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup penguatan SDM, revitalisasi infrastruktur, penekanan pada UMKM, penguatan budaya dan harmoni sosial, serta pembangunan yang bersih, sehat, aman, dan layak huni. Program strategis lainnya termasuk penanganan kemiskinan, optimalisasi pariwisata, pengembangan agrobisnis, dan program "Kabupaten Sehat 2025". 

Berikut adalah rincian program-program unggulan Kabupaten Wonosobo tahun 2025:

1. Konsep Pembangunan PRESTASI
   Ini adalah visi dan misi Bupati Wonosobo periode 2025-2030 yang bertujuan mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur melalui beberapa aspek: 

• Penguatan SDM kompetitif dan berdaya saing. 
• Revitalisasi infrastruktur. 
• Eratkan persatuan dalam keberagaman. 
• Siapkan peluang bagi generasi penerus. 
• Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 
• Aktifkan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. 
• Sertifikasi dan Integrasi yang berkelanjutan. 

2. Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata

• Pusat Agrobisnis dan Pariwisata:Visi jangka panjang Kabupaten Wonosobo 2025-2045 adalah menjadi pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah. 
• WOTIC dan Majalah Wisata:Peluncuran Wonosobo Tourism Information Center (WOTIC) dan majalah Travel Guide Wonosobo untuk mempermudah wisatawan mengakses informasi pariwisata. 
• Kalender Event 2025:Peluncuran kalender acara tahunan untuk mempromosikan potensi pariwisata. 

3. Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan

• Pengentasan Kemiskinan:Masih menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025. 
• Layanan PUSPAGA dan LENTERAKU:Penyediaan dukungan nyata bagi kelompok rentan melalui program-program seperti PUSPAGA dan LENTERAKU. 
• Penguatan Sekolah Rakyat:Dukungan terhadap Sekolah Rakyat sebagai strategi pengentasan kemiskinan. 

4. Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan

• Kabupaten Sehat 2025:Program untuk menjadikan Wonosobo sebagai kabupaten sehat, dengan pasar rakyat yang sehat, perkantoran yang menerapkan standar K3, dan transportasi publik yang aksesibel. 
• Pengelolaan Sampah:Peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan dan kampanye untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

5. Layanan Publik dan Pemerintahan

• Percepatan Layanan Publik:Pelantikan pejabat manajerial untuk meningkatkan kualitas layanan publik. 

Penguatan Budaya Risiko:Penguatan pemahaman manajemen risiko untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana.